Tag Archives: transparansi desa

Menyoal Akuntabilitas Vertikal dan Promosi Keterbukaan Desa

Akuntabilitas merupakan stempel atau penilaian terhadap individu, kelompok, institusi, organisasi, pemerintahan, mengenai predikat pertanggungjawaban. Akuntabel, kata yang kerap kita dengar ketika berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebagai contoh: Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintahan Desa Sukaramai karena Laporan Pertangggungjawaban (LPJ)-nya lengkap, akuntabel, dan sesuai standard keuangan pemerintahan. 

  • Apa saja ukuran akuntabilitas? 
  • Apakah predikat akuntabel hanya bisa diukur dari laporan pertanggungjawaban?

Yup, mari kita apresiasi pemerintahan desa yang sudah menyandang predikat akuntabel. Sembari mengapresiasi, mari kita periksa juga sejauh mana tingkat pengakuan akuntabilitas dari masyarakat desanya. Jangan-jangan selama ini kita masih mengira, bahwa ketika LPJ sudah disetujui inspektorat di kabupaten, maka pemerintah desa tersebut sudah akuntabel.

Bagaimana pengakuan masyarakat desa terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di desa. 

Transparan, sebuah kata benda yang seringkali diartikan seenaknya, jika ini dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik di desa. Dengan alibi transparan (baca: tidak telanjang bulat), informasi tentang keuangan desa masih menjadi informasi yang ditutup-tutupi (dikecualikan). Saya yakin, banyak desa yang sudah mempublikasikan informasi keuangan desa. Contohnya publikasi keuangan desa meliputi besaran pendapatan dan belanja per tahun melalui laman web mau pun sosial media. Saya sangat mengapresiasi pemerintah desa yang berinisiatif memanfaatkan media informasi daring untuk publikasi informasi publik. Tapi kemudian, mari kita periksa apakah media informasi tersebut bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada di desa.

Akses masyarakat desa pada informasi publik yang harusnya bisa dijawab dengan pemakaian media infomasi yang tepat, segmented, menyesuaikan daya jangkau masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, bukan promosi. Pelayanan dulu, baru promosi. Artinya, akses masyarakat desa pada informasi publik tersebut menjadi bagian terpenting, apa pun medianya yang paling mudah dijangkau masyarakat. Menggelitik sekali jika ada desa sudah dikatakan transparan keren di jagad maya, tapi masyarakatnya belum tahu tentang konten yang dipublikasikan tersebut. Padahal, masyarakat desa yang paling berhak mengakses informasi publik desa, bukan netizen. Keterbukaan atau transparansi merupakan proses untuk memancing partisipasi masyarakat. Kemudian, masyarakat bisa menilai tingkat keterbukaan desa, apakah untuk pelayanan, atau promosi.

Beberapa keterangan di atas membuat saya menggambarkan urutan yang seharusnya tak dibolak-balik; transparan, partisipatif, dan akuntabel; akses informasi, akses anggaran/pembangunan, dan akses pertanggungjawaban. Keterbukaan informasi publik adalah pelayanan untuk masyarakat, bukan promosi. Prioritas akuntablitas desa adalah penilaian dan partisipasi masyarakat, bukan dokumen laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pemerintah kabupaten.